Salah satu putra terbaik dari tanah Papua, Sepus Marten Fatem, S.Hut., M.Sc., berhasil mendapat gelar doktor LOGIN RGO303 dengan predikat cumlaude dalam bidang ilmu kehutanan di Kampus Kampus Gadjah Mada. Laki-laki yang menjadi guru besar di Fakultas Kehutanan, Universitas Papua dan menjadi karyawan ahli Adipati Tambrauw ini berhasil memblokir pendidikan doktor semasa 3 tahun 8 bulan.
“Lulus dengan predikat cumlaude, dengan begitu promovenduz menjadi doktor ke-94 yang lulus dari Fakultas Kehutanan UGM,” kata Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Budiadi, S.Hut., M Agr. Sc., secara penundukan tim tester saat membacakan ciptaan ujian tersirap promosi doktor di Fakultas Kehutanan, Senin (14/10).
Orang nomor 1 tim promotor, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc., mengucapkan Sepus Marten Fatem mencetak gelar akademik teratas dari Fakultas Kehutanan UGM. Oleh karena itu, ia mengharapkan ilmu pengetahuan yang didapat bisa dimanfaatkan untuk pengambilan kearifan pembangunan di tanah Papua. Pernah ini, Anda bakal banyak meraih tugas berat untuk mengangkat Papua. Pembangunan Papua harus dimulai dari segala sisi, ada satu hal yang perlu diingatkan, bangunlah Papua dengan hati nurani login slot303 untuk melindungi keperluan orang asli Papua,” kata Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM ini.
Dalam disertasinya yang berjudul Konstruksi Kabupaten Konservasi Tambrauw: Kontestasi Aktor, Peran Power, Biofisik dan Adapatasi, Sepus Marten Fatem menyatakan Tambrauw yakni kabupaten pemekaran di Kabupaten Papua Barat sejak tahun 2008 dan 2013 dengan luas 11.373,96 km persegi.
Sejumlah 80 risiko manajemen pemerintahan wilayah ini menangkap hutan konservasi dan hutan lindung. Dengan statusnya secara wilayah yang hampir seumumnya hutan lindung dan hutan konservasi, beberapa bentuk konservasi tradisional alam oleh masyarakat aslil Papua lagi tetap dipertahankan. “Ada lima komunitas besar atau lima bangsa besar yang masih membuatkan kawasan hutan untuk Pembawaan beberapa lokasi dijadikan jajahan leluhur maka wajib dijaga,” katanya.
Rencana kabupaten konservasi, Tuturnya dimaknai apabila pasal pemerintahan menyelenggarakan pembangunan berlandaskan pemanfaatan Berkesinambungan perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
Tuturnya sang penguasa kabupaten butuh mendorong upaya transformasi tata kelola misalnya perwujudan implementasi kabupaten konservasi yang mementingkan bagian konservasi seumpama domain pembangunan tempat dengan cara kolektif. Setelah itu pemkab dan pemda perlu mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis unggulan spesifik lokal. “Salah satunya melalui sistematika fokus implementasi kabupaten konservasi dan pembeberan destinasi wisata bila daerah primer pembangunan,” katanya.
Tidak hanya itu, ia menyorongkan dilakukan pemeriksaan kembali rencana pembangunan tata ruang dan wilayah agar daya upaya rasionalisasi keefektifan hutan dan kawasan dapat memberi dukungan pembangunan kabupaten ini asalkan kabupaten konservasi. “Minimal 70 gaji kawasan lindung Tanah pesisir dan laut tetap dipertahankan,” Jelasnya.